undang undang terorisme. "Harapan kita, dengan adanya UU Antiterorisme penanganan masalah teroris di Indonesia harus lebih baik," ujar Praktisi Hukum Suhardi Somomoeljono dalam keterangannya, Rabu (30/5). undang undang terorisme

pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan; dan d. Ahli hukum pidana, Muladi menyebutkan, hal ini disebabkan oleh semakin berkembangnya berbagai kejahatan luar biasa, seperti korupsi, terorisme, narkotika, dan lain sebagainya, yang. Namun pada dasasarnya hukum acara yang berlaku dalam penanganan tindak pidana terorisme tetap berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), kecuali ditentukan lain dalam UU pemberantasan tindak. id - Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme (RUU Terorisme) yang saat ini dibahas di DPR memiliki kesamaan dengan Internal Security Act (ISA) Singapura dan Malaysia. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana. Dalam konferensi pers di RS Bhayangkara, Surabaya, 13 Mei 2018 lalu, Kapolri meminta agar dilakukan segera revisi Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (UU No 15 Tahun 2003), bahkan. 1, LN. "Sudah tidak ada. Merdeka. Bunyamin mengatakan, pelibatan TNI dalam pemberantasan tindak pidana terorisme diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan. Sejak pemberlakuan Undang-Undang. 3 No. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme ; Undang-Undang No 15 tahun 2003 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme; 6. Tugas tersebut diutamakan dengan pendekatan preventif dan bisa dilakukan secara represif/koersif. id, Jakarta: Sejumlah terpidana berbagai kasus terkait terorisme telah menjalani hukuman mati, hukuman seumur hidup, atau menjalani masa hukuman sesuai vonis hakim. May 15, 2018 · Sejumlah pejabat negara, termasuk Presiden Joko Widodo, telah mendesak DPR untuk segera menuntaskan pembahasan rancangan undang-undang terorisme (RUU Terorisme) menyusul serangkaian aksi dan. Mengubah : UU No. Pria itu, yang ditembak mati oleh polisi, terinspirasi oleh kelompok militan ISIS dan diawasi terus-menerus oleh petugas keamanan setelah dia dibebaskan dari penjara sebelumnya. Hal tersebut dilakukan melalui penerbitan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 19/10/PBI/2017 tentang Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Penyelenggara Jasa Sistem. Mengingat : 1. Universitas Kristen Satya Wacana . UU yang baru dipastikan akan mempersempit ruang gerak pelaku terorisme. Secara umum, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) daring, terorisme diartikan sebagai penggunaan kekerasan untuk menimbulkan. Aturan itu bertujuan untuk memperkuat. Baca juga: Komnas HAM Desak Pembahasan Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Transparan Terorisme dijadikan alat untuk mencapai matlamat oleh pelbagai pertubuhan politik; parti politik di kedua-dua haluan kanan dan kiri, serta pertubuhan-pertubuhan nasionalis, keagamaan, revolusioner dan juga pemerintah. 5. Dengan harapan, Undang-Undang ini dapat menangkal radikalisme dan terorisme di Indonesia. CO, Jakarta - Setelah rentetan teror bom yang terjadi di beberapa daerah, tuntutan untuk segera mengesahkan RUU Antiterorisme yang sedang dibahas di parlemen kembali digaungkan. Beberapa materi muatan yang diatur dalam Undang-Undang. "Ini mudah-mudahan Minggu depan kita segera menyelesaikan masalah ini dengan teman-teman di DPR," kata Wiranto seusai. Wahyudi juga menyoroti penggunaan Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2018 tentang. CO, Jakarta - Ketua Fraksi Partai Demokrat Edhi Baskoro Yudhoyono alias Ibas menyambut baik usulan pemerintah untuk merevisi Undang-Undang tentang Tindak Pidana Terorisme dan juga Undang-Undang tentang Intelijen Negara. JAKARTA, KOMPAS. Kelompok Mujahiddin Indonesia Timur pimpinan Ali Kalora yang mengonsentrasikan operasinya di Poso, Sulawesi Tengah, kita sebut teroris. Pengesahan dilakukan dalam rapat. Sebelum mengambil keputusan, Ketua Pansus Revisi UU Terorisme, Muhammad Syafii terlebih. com - Revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme akhirnya disahkan menjadi Undang-Undang. Upaya merevisi Undang-undang Terorisme yang banyak ditentang sejak diungkapkan empat tahun lalu, mendapat momentum baru dari serangan teror di Sarinah, Jakarta, namun para aktivis memperingatkan. Revisi UU Terorisme masih jadi tanda tanya sejumlah pihak. Feb 12, 2013 · Melalui Undang-undang tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme, yang disahkan dalam rapat paripurna DPR, Selasa (12/02), polisi dapat mempidanakan penyandang dana. Belum Memiliki Akun Daftar di Sini. id - Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme (TPT) DPR dan Pemerintah telah menyepakati keterlibatan TNI dalam pemberantasan terorisme. May 26, 2018 · JAKARTA, KOMPAS. Menurutnya, kepolisian tidak akan ragu-ragu menjatuhkan pasal terseut jika. Sedangkan dari segi Undang-Undang di Indonesia, terorisme juga telah berhasil didefinisikan. Badan Nasional Pemberantasan Terorisme (BNPT) mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme agar mengedepankan unsur preventif atau pencegahan aksi terorisme, daripada penindakan. TEMPO. 4284, LL SETNEG : 3 HLM. Jakarta (ANTARA News) - DPR mengesahkan penetapan RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme menjadi undang-undang. Merdeka. May 25, 2018 · Merdeka. Karena itu, AIDA mengusulkan agar revisi UU Terorisme mengakomodir korban. 01/2019 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, danJAKARTA, KOMPAS. “Tahun 2022 dikatakan sebagai tahun toleransi dan bercermin dari. Hubungan Teroris Bekasi, Pabrik Modifikator Senjata Api dan Peran 3 Polisi. Persoalan definisi memang masalah pelik yang dihadapi tim perumus revisi UU. May 27, 2018 · Liputan6. Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme no. Merdeka. Undang-Undang Antiterorisme disahkan pada rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (25/5/2018). Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan;. id - Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian mengungkapkan jika Undang-undang No. Suara. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME, MENJADI UNDANG-UNDANG I. Undang-Undang No. Selain Komisi I, Komisi III memang diminta. Saya kira itu karena kita tetap memakai ketentuan tentang terorisme yang sudah ada saat ini. com, Jakarta - Wakil Ketua Pansus Revisi Undang-Undang (UU) Antiterorisme Supiadin Aries Saputra menyebut ada tigal hal yang membedakan antara UU Antiterorisme Nomor 15 Tahun 2003 dengan UU Antiterorisme yang saat ini sedang direvisi DPR bersama pemerintah. Sementera itu, Polri mengatakan, bisa saja pelaku hoax dijerat dengan. (shutterstock. BADAN Nasional Penanggulangan Terorisme segera menyesuaikan struktur organisasi sebagai koordinator pencegahan terorisme sesuai amanat Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Hal tersebut dikatakan pengamat Timur Tengah dan terorisme Muhammad. Undang-Undang Terorisme mendefinisikan terorisme sebagai perbuatan yang memunculkan rasa takut di masyarakat. Anggota Badan Legislasi DPR Martin Hutabarat meminta agar Presiden Joko Widodo segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang terkait masalah terorisme. 5 Tahun 2018 adalah UU tentang tindak pidana terorisme. COM, JAKARTA - Kepala BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) Suhardi Alius menjelaskan perbedaan penanganan terorisme sebelum dan usai Revisi Undang-undang Terorisme nanti. tirto. Salah satu penjelasan mengenai radikalisme adalah paham yang bisa memengaruhi kondisi sosial politik suatu negara. Begitupula dengan anak-anak muda yang makin banyak turut dalam gerakan terorisme. "Sejak terbit UU No 5/2018, BNPT tidak lagi melaksanakan penegakan hukum, tidak bisa lagi. "Ini adalah kasus besar pertama. Pelibatan TNI dalam penindakan teroris akan diperkuat Perpres. Berita. 2981 8147, 2981 8350, 2981 8351, 2981 8148, dan Fax No. Jan 7, 2022 · Dalam perkembangannya, intoleransi, radikalisme, dan terorisme menjadi isu global. Selain. com - Revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme akhirnya disahkan menjadi Undang-Undang. Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan (POJK APU PPT dan PPSPM di SJK) . com — Direktur Pencegahan Terorisme Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Brigjen (Pol) Hamli menilai, disahkannya Undang-Undang Antiterorisme mampu memperkuat lembaganya dalam aspek pencegahan. Diatur oleh dua undang-undang sekaligus, maka perlindungan dan pemenuhan hak korban terorisme dianggap sudah sangat kuat Rabu, 11 Oktober 2017 18:13 WIB Editor: Eko SutriyantoKoordinator Program Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) Julius Ibrani mengatakan revisi Undang-Undang Terorisme tersebut berpotensi disalahgunakan dan menyasar pihak-pihak yang tak terbukti melakukan tindak pidana terorisme. ID, JAKARTA -- Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Izha Mahendra khawatir akan rencana pemerintah yang hendak memberlakukan Peraturan Presiden Pengganti Undang-undang (Perppu) tentang terorisme. Sembunyikan. DPR dan pemerintah mencapai mufakat menyepakati definisi terorisme dengan memasukan frasa motif politik, pada Kamis. TEMPO. Daftar pustaka :Tahun1985 s/d tahun 2014 . com — DPR resmi mengesahkan Revisi Undang-Undang (RUU) No 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme ( Antiterorisme) menjadi undang-undang. Para legislator Filipina bahkan meminta penghentian proses pengesahan dan penerapan UU Anti-Terorisme tersebut. COM, JAKARTA - Pengamat Terorisme Ken Setiawan berpendapat bahwa UU Nomor 5/2018 tentang Tindak Pidana Terorisme memiliki. com - Revisi Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme tak cuma menuai tarik menarik di pemerintah dan DPR. e. 2003/NO. Apr 10, 2021 · Begitu pula buku The Cambridge Companion to Religion and Terrorism yang dieditori oleh James Lewis juga mendokumentasikan dan menganalisis keterkaitan antara terorisme dan agama, baik dalam. Mar 12, 2022 · Sementara itu, dalam Pasal 12A ayat (1), setiap orang dengan maksud melakukan tindak pidana terorisme di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) atau di negara lain, merencanakan, menggerakkan, atau mengorganisasikan tindak pidana terorisme dengan orang yang berada di dalam dan/ atau di luar negeri atau negara asing dipidana dengan. “BNPT merasa senang dengan undang-undang ini, kita bekerja lebih baik lagi dan kawan. Berlaku: 22 Juni 2018. Dalam sejarahnya,. Pasal 8 Untuk melaksanakan tugas pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6,. com - Revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (RUU Antiterorisme) menambah ketentuan mengenai perlindungan korban aksi terorisme. 9 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, Peraturan OJK No. tirto. Diatasi dulu, undang-undang sekarang belum mengarah ke sana," jelasnya. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan;. Terorisme dijadikan alat untuk mencapai matlamat oleh pelbagai pertubuhan politik; parti politik di kedua-dua haluan kanan dan kiri, serta pertubuhan-pertubuhan nasionalis, keagamaan, revolusioner dan juga pemerintah. Untuk itu, dibutuhkan kesigapan pemerintah. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Humas Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo menuturkan, telah ada undang-undang yang mengatur. Jakarta: Setelah menunggu hampir puluhan tahun, akhirnya Indonesia memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) asli buatan bangsa Indonesia. Hal ini terjadi karena pengaruh perkembangan geopolitik. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) NO. Aug 11, 2020 · Pasalnya, sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, pemberantasan terorisme perlu mengedepankan pendekatan penegakan hukum. teroris yang memiliki hubungan dengan jaringan teroris internasional yang diduga terlibat pada beberapa kejadian pengeboman di wilayah Indonesia, sehingga menimbulkan kekhawatiran dimana zat radioaktif, bahan nuklir, bahan terkait nuklir, instalasi nuklir dan. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, dan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2013. com, Jakarta - Revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Terorisme yang baru saja disahkan DPR, juga mengatur pemberian kompensasi bagi korban terorisme. Aturan dalam undang-undang tersebut dikenakan di antaranya pemufakatan jahat dengan maksud teror sebagai mana diatur dalam Pasal 15. 15/2003 harus direvisi. Pengesahan dilakukan dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (25/5/2018). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Status: Hanya untuk pelanggan Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan. Sep 21, 2021 · Perdana Menteri Jacinda Ardern berjanji untuk memperketat undang-undang kontra-terorisme pada akhir bulan setelah serangan pisau di sebuah mal di Auckland pada 3 September. Di Indonesia, pertahanan negara diatur dalam Undang-undang atau UU Nomor 3 Tahun 2002. "Jadi undang-undangnya ini agak beda lagi dengan Undang-undang 15 Tahun 2003. Dalam UU terbaru, bentuk hak korban diperbanyak," ujar Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai dalam rilis tertulis yang disampaikan kepada Tirto, Jumat (25/5/2018). DPR akhirnya mengesahkan Revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (RUU Antiterorisme) menjadi UU. Hal tersebut disampaikannya dalam sosialisasi KUHP bertajuk Quo Vadis Pemberantasan Terorisme di Indonesia menurut KUHP Baru: Suatu Catatan Akhir Tahun di kanal Youtube Ditjen IKP Kominfo pada. Latar Belakang 1. PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR. Ini tertuang dalam Pasal 16 A, pasal ini disisipkan dari Pasal 16 dan Pasal 17. Munculnya berbagai undang-undang tindak pidana khusus sebagai hukum tindak pidana yang di luar kodifikasi (KUHP) merupakan hal yang tidak dapat dihindari. . Kelemahan yang dimaksud tidak ada pasal yang. Mar 31, 2021 · Arti Terorisme, Definisi dan Aturan Hukumnya. Virtual Police menciduk seorang pria berinisial AM karena dituding menyebarkan hoaks terkait Wali Kota Surakarta, Gibran Rakabuming. Ketiga perbedaan itu mulai dari sifat penindakan terhadap. ID, JAKARTA -- Penguatan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menjadi salah satu hal yang ditekankan dalam revisi atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003. Ada kecenderungan pergeseran pelaku terorisme di Indonesia. Selama ini, pidana yang diterapkan dalam undang-undang untuk tindak terorisme sudah menerapkan pidana yang berat. com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mensahkan Rancangan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Terorisme menjadi undang-undang. medcom. Kata dia, pelibatan TNI dapat dilakukan jika ancaman terorisme terjadi dalam bentuk kekerasan berulang, yang mengancam kedaulatan negara-negara dengan intensitas tinggi yang mengarah pada perjuangan politik bersenjata. Mar 20, 2014 · Ketentuan “terorisme” ini termasuk: Pasal 1: “Mengutarakan pemikiran ateis dalam bentuk apapun, atau mempertanyakan pokok-pokok ajaran agama Islam yang menjadi dasar negara ini. Dalam dua kasus tersebut, Umar hanya dijerat menggunakan pasal KUHP. Aturan kompensasi bagi korban terorisme diatur dalam beberapa pasal, yakni 35A, 36, 36A, 36B, dan 43 L. Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun. Pendanaan Terorisme di Indonesia, Lembaga Keuangan termasuk Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Selain Bank dan Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank tidak hanya berperan dalam membantu penegakan hukum, melainkan juga menjaga agar tidak menjadi sarana dan sasaran bagi pelaku pencucian uang dan pendanaan terorisme. "Hal ini sejalan dengan hasil survei yang dilaksanakan oleh BNPT bersama Alvara. Adapun bunyi dari pasal 12 B ayat 1 adalah Setiap Orang yang dengan sengaja. Email. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana. May 30, 2018 · Keberadaan undang-undang ini sangat dibutuhkan karena ancaman terorisme yang semakin mengglobal. KKB Teroris, Mahfud MD: Sesuai Ketentuan Undang-Undang. Karena dengan revisi itu kan diberikan. 11 April 2021, 10. May 31, 2018 · TRIBUNNEWS. TERORISME MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2018 JO UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME . Hal ini diwujudkan dalam 3 (tiga) strategi, i) pemenuhan standar atau prinsip Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT), baik secara nasional. "Undang-undang tidak akan membasmi terorisme; itu akan memberdayakan pemerintah untuk menandai lawan sebagai teroris," kata dewan perwakilan distrik Basilan Mujiv Hataman. REPUBLIKA. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi UU. DAFTAR TERDUGA TERORIS DAN ORGANISASI TERORIS (DTTOT) A. Proliferasi Senjata Pemusnah Massal adalah penyebaran senjata nuklir, biologi, dan kimia. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran lebih difokuskan. Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian mengatakan Undang-undang No 15 tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme masih memiliki sejumlah. Merdeka. Proses revisi yang sudah berjalan sejak 2016 ini juga menjadi sorotan koalisi masyarakat sipil yang peduli akan HAM. Undang-Undang (UU) khusus yang mengatur terorisme yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. JAKARTA —. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan; POJK tentang Kepemilikan Bank Umum;. Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut. Menyoal Kebebasan Beragama dan Penodaan Agama Di Indonesia: Telaah atas Putusan MK No. "Jadi aparat penegak hukum dan keamanan itu cenderung seperti pemadam kebakaran saja. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME, MENJADI UNDANG-UNDANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN. Keputusan perpanjangan penahanan ditentukan oleh Badan Pencegahan Terorisme. Perempuan telah ambil bagian dalam jihad sejak Abad ke-19, dan telah secara aktif berperan di dunia terorisme sejak 1970-an. 04/2022 Tentang Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Penyelenggara Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi. Undang-Und. May 25, 2018 · Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan: (2. Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962) dan. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284); 4. Definisi terorisme bisa ditemukan dalam Undang-Undang No. Akibatnya, ruang gerak sel teroris akan semakin menyempit. Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perseroan terbatas. Dalam aturan baru ini, ada poin penambahan hukuman bagi pelaku teror di Indonesia yang melibatkan anak-anak. 21 Maret 2019. Oleh karena itu, BNPB meminta aparat penegak hukum menggunakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Terorisme dalam. ABSTRAK: CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Januari 2013. Muhammad Hasan Izzurrahman - 30 April 2021, 09:34 WIB. "Undang-Undang Terorisme perlu segera dituntaskan karena akan menjadi payung hukum penting bagi pemangku kepentingan yang akan terlibat mencegah terorisme dan radikalisme," kata Erwan dalam forum pernyataan sikap UGM terhadap teror bom di Surabaya di University Club, UGM, Yogyakarta, Minggu. Informasi publik Bank Indonesia dalam rangka memenuhi Undang-Undang KIP Tahun 2008. Menko Polhukam Wiranto mengatakan revisi Undang-Undang Terorisme harus segera diselesaikan.